17
Aug
07

BOLTON DAN KEPENTINGAN AS DI PBB

Oleh:
Wawan Kurniawan
Pendiri Kajian Internasional Strategis (KAINSA)

Akhirnya, setelah melewati berbagai rintangan dan mendapat banyak kritik, George W Bush secara resmi menunjuk John Bolton, 56 tahun, sebagai duta besar AS untuk PBB (BBC, 01/08/05). Penunjukan yang dilakukan dengan cara mem-bypass (karena Kongres memasuki masa reses sejak 4 Juli) itu terpaksa dilakukan Bush mengingat telah terjadi kebuntuan di Kongres selama lima bulan (MSNBC, 01/08/05). Di samping itu, Bush harus melakukan bypass itu untuk menghindari penentangan kubu Demokrat di Kongres.

Untuk pertama kalinya sejak PBB berdiri pada 1945, AS menggunakan-mengutip istilah New York Times (01/8/05)-backdoor procedure (prosedur jalan belakang). Konstitusi AS memberi wewenang kepada presiden mengangkat duta besar tanpa persetujuan Kongres. Namun implikasinya, duta besar itu hanya bertahan sampai 18 bulan, saat anggota Kongres baru yang terpilih memulai tugasnya pada Januari 2007 (CBS News, 01/08/05)

Ketidaksukaan Kubu Demokrat

Demokrat memperlihatkan ketidaksukaannya kepada Bolton sejak dinominasikan untuk menduduki ketua Urusan Pengawasan Senjata dan Keamanan Internasional (Arm Control and International Security Affairs), suatu biro di bawah menteri luar negeri. Hanya karena dukungan penuh dari Republikan pada voting 11 Mei 2001, Bolton dapat menduduki posisi ini dengan perbandingan suara 57:43.

Ketika Bush atas rujukan Condoleezza Rice menominasikan Bolton sebagai duta besar AS untuk PBB pada 8 Maret 2005, Demokrat dengan segala cara berusaha menggagalkan nominasi itu. Hal itu terlihat ketika Demokrat meminta penundaan voting dala Komite Hubungan Luar Negeri Senat dan disetujui hingga Mei (Editorial The Los Angeles Times, Bolton Should Step Aside, 20/04/05).

Demokrat berhasil mempengaruhi Republikan dalam voting di komisi dengan hasil 9:9 meskipun Republikan berjumlah 10 dan Demokrat 8 (AP, 12/05/05). Nasib Bolton selanjutnya dibahas di Senat tanpa rekomendasi komisi.

Di senat, Demokrat meminta informasi kepada pemerintah sehubungan dengan keterlibatan Bolton dalam laporan intelejen tentang Suriah dan intimidasi Bolton dengan pejabat pemerintah yang berseberangan. Pemerintah menolak permintaan Demokrat dan sebagai akibatnya voting ditunda hingga pertengahan Mei.

Pada voting 23 Mei, Bolton memerlukan 60 suara agar bisa melewati filibuster (upaya penggagalan) Demokrat. Namun, kenyataan berbicara lain. Hasil voting menunjukkan 56 mendukung dan 42 menolak (BBC, 27/05/05)

Ketika pengumuman resmi Bush tentang Bolton kemarin, Demokrat dan beberapa Republikan menyatakan ketidaksetujuannya itu berkaitan dengan kemampuan Bolton, khususnya kritik kerasnya terhadap PBB (MSNBC, 01/08/05)

Siapakah Bolton

Irving Kristol, yang sering disebut sebagai “godfather of neoconservative”, tidak memberikan penilaiannya tentang Bolton. Bisa dikatakan Bolton bukan seorang neokon murni atau true-blue neocon (Tom Barry, Bolton’s Baggage, antiwar.com, 15/03/05). Bolton dekat dengan neokon karena kolaterasi pandangan: antikomunis, anti China, pro Israel, dan keniscayaan hegemoni AS di dunia.

Sewaktu belia, Bolton yang kelahiran Baltimore, Maryland ini mengidolakan Barry M Goldwater (1909-1998), pensiunan jenderal Angkatan Udara dan senator dari Arizona, yang memiliki pandangan “ekstrimisme dalam mempertahankan kebebasan bukanlah suatu hal yang nista”. Tidak heran, Bolton mau menjadi sukarelawan tim kampanyae Goldwater pada pemilu 1964. Goldwater diajukan Republikan untuk menantang calon dari Demokrat, Lyndon B Johnson.

Setelah SMA, Bolton melanjutkan pendidikan ke Universitas Yale dan meraih gelar BA. Lalu, Bolton melanjutkan ke Sekolah Hukum Yale. Di sekolah ini, Bolton berteman dekat Clarence Thomas, yang kelak akan menjadi hakim agung Mahkamah Agung karena nominasi Bush senior pada 1991.

Di kemudian hari, banyak lulusan Yale yang aktif dan mendominasi Federalist Society,termasuk Bolton. Federalist Society adalah suatu komunitas pengacara AS yang berideologi kanan (konservatif), mendukung sepenuhnya kekuatan eksekutif dan menolak gagasan “cheks and balances” (Mike Whitney, Rubber Stamp Robert, counterpunch.org, 01/08/05). John Roberts, yang dicalonkan Bush pada 20 Juli kemarin, merupakan anggota steering committee (sc) Federalist Society.

Sembari berprofesi sebagai pengacara, Bolton mulai aktif dalam kelompok-kelompok kajian (thing tank). Tercatat, Bolton menjadi anggota Manhattan Institute (1993), presiden National Policy Forum (1995-1996), wakil presiden AEI (American Enterprise Institute) selama 4 tahun (1997-2001), dan anggota dewan direktur (1998-2001) PNAC (Project for the New American Century). Di sinilah, Bolton berinteraksi dan beririsan dengan para neokon
AEI dan PNAC merupakan kelompok kajian terkemuka yang menjadi pendukung kebijakan pemerintahan Bush, selain Council on Foreign Relations (CFR), Heritage Foundation, Middle East Forum (MEF), Nixon Center, Rand Corporation, dan lain-lainnya.

Karir pemerintahan Bolton cukup banyak. Antara lain, konselor umum USAID (1981-1982), asisten pengacara umum Dephum (1985-1989), asisten Menlu Urusan Organisasi Internasional (1989-1993), dan kepala Urusan Pengawasan Senjata dan Keamanan Internasional di bawah Menlu (2001-2005).

Track Record Bolton

Jasa Bolton kepada kaum Republikan dimulai ketika Bolton berhasil “menyelesaikan” kasus perhitungan ulang suara di Florida pada pemilu 2000. “Saya bersama tim Bush-Cheney dan saya datang untuk menghentikan perhitungan”, kata Bolton di perpustakaan Tallahassee pada Sabtu, 9 Desember 2004, saat beberapa petugas pemilu menghitung ulang kartu suara.

Bolton memandang remeh eksistensi PBB. “PBB memiliki 38 lantai di New York. Jika 10 lantai runtuh, itu tidak membuat banyak perbedaan”, kata Bolton dalam sebuah panel Asosiasi Federalis Dunia 1994.

Bolton menolak semua perjanjian internasional yang menghambat kemajuan kekuatan Amerika. Dapat dimengerti bila Bolton berperan aktif saat AS keluar dari Mahkamah Internasional, Pengadilan Penjahat Internasional (ICC), Perjanjian Pelarangan Tes Nuklir (1999), Pengaturan Perdagangan Senjata Ringan, dan Pelarangan Senjata Biologi Internasional. Bolton memandang ICC sebagai hasil pemikiran kabur, tak jelas, naif, dan berbahaya (John Bolton, The Iron Hand in the State Department’s Velvet Glove, newsmax.com, 19/07/02). Aneka perjanjian internasional hanya berlaku sebagai kewajiban politis biasa saja (Editorial The Wall Street Journal, 17/11/97). Memandang perjanjian internasional sebagai kewajiban politis biasa berarti dapat dengan semaunya sendiri mengingkari semua perjanjian itu.

Pada sebuah artikel yang dimuat Weekly Standart tahun 1999 dengan judul “Kofi Annan’s Power Grab”, Bolton menyerang pendirian Anna tentang PBB sebagai satu-satunya acuan bagi penggunaan kekuatan militer. Setelah menyaksikan gempuran NATO kepada Yugoslavia, Annda memandang bahwa pengunaan aksi militer tanpa otoritas Dewan Keamanan PBB akan mengancam sistem keamanan internasional. Hanya Piagam PBB saja yang bisa menjadi alasan bagi penggunaan kekuatan militer. Pandangan inilah yang ditolak tegas oleh Bolton.
Pada perundingan enam negara dengan Korut di tahun 2003 lalu, Bolton secara kasar menuduh Kim Jong Il sebagai diktator tiranik yang menyebabkan rakyatnya menderita kelaparan akut.

Bolton seringkali menyatakan ketidaksetujuannya terhadap upaya sekutu AS di Eropa dalam menangani krisis nuklir Iran.

Seorang pejabat Deplu AS mengatakan bahwa alasan utama Bolton dipilih Bush adalah karena Bolton mempunyai keahlian mendistorsi informasi intelejen untuk memenuhi motif tindakan politiknya. Termasuk dalam hal ini adalah Bolton secara berungkali mengasumsikan bahwa Suriah dan Kuba memiliki kemampuan memproduksi senjata biologi pemusnah massal berdasarkan laporan intelejen tahun 2002 dan 2003. Kontrasnya, CIA menolak asumsi Bolton itu dengan alasan CIA tidak memiliki cukup bukti (Barbara Ferguson, Bolton Exaggerated Syria & Cuba’s Weapons, Arab News, 03/05/05)

Tidak sampai di situ saja tindakan Bolton. Dua pejabat Deplu, salah satunya adalah Christian Westermann, kepala analisis senjata biologi Deplu, yang berseberangan dengan Bolton dalam kasus Kuba, ditugaskan ke posisi lain.

Bolton mendatangi direktur CIA George J. Tenet dan meminta bantuannya untuk menghukum seorang analisis intelejen pemerintah yang tidak setuju dengannya (Washington Post, 19/05/05)

Bolton dan Zionis

Bolton memiliki kedekatan dengan kalangan Yahudi, baik AS maupun Israel. Bolton juga tercatat sebagai anggota dewan penasehat Jewish Institute for National Security Affairs (JISNA) pada 2001. JISNA sendiri menginterelasikan militer dan kontraktor militer AS dengan Israel.

Tak heran, jika Zionis mendukung penominasian Bolton sebagai duat besar AS untuk PBB. Lobi terkuat Zionis di AS, AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) memberikan dukungannya kepada Gedung Putih (Uriel Heilman, American Jews mostly support Bolton, Jerusalem Post, 04/05/05)

Satu bulan sebelum invasi Irak, tepatnya Februari 2003, Bolton melakukan kunjungan ke Jerusalem dan menemui Netanyahu dan Sharon. Mereka bertiga membahas isu strategis: upaya mencegah penyebaran senjata pemusnah massal (WMD). Tentu saja bukan mempermasalahkan pusat nuklir Israel, Dimona, di gurun Negev, melainkan bagaimana melucuti kekuatan militer Iraq sebagaimana yang telah direncanakan.

Tak lama sesudah pertemuan itu, Bolton menyatakan bahwa jika rencana perubahan rezim di Irak berhasil, langkah selanjutnya adalah menanggapi ancaman dari Suriah, Iran, dan Korea Utara (Ian Williams, John Bolton in Jerusalem: The New Age of Disarmament Wars, fpif.org, 20/02/03)

Berkat usaha Bolton pada 1991, PBB mencabut resolusi 1975 Majelis Umum yang menyamakan zionisme dengan rasisme. Usai keberhasilannya itu, Bolton menyatakan bahwa ia berhasil menghilangkan noda terbesar dalam sejarah PBB.

Keberadaan Bolton di PBB semakin melengkapi konstelasi neokonservatif dalam posisi-posisi strategis pemerintahan Bush. Setelah Cheney di posisi wakil presiden, Rumsfeld sebagai menteri pertahanan, Rice menteri luar negeri, Negroponte mengepalai Badan Keamanan Nasional (NSC), dan Wolfowitz presiden Bank Dunia, Bolton di PBB akan membantu Bush menangani kontemporeritas geopolitik dunia. Di samping Timur Tengah (Iraq dan Palestina), Iran, Korea Utara, dan China memerlukan perhatian yang lebih dari AS.

Iran yang memulai kembali pengayaan uranium di Isfahan karena menganggap Inggris, Jerman, dan Perancis tidak bersungguh-sungguh dalam perundingan dan berusaha memgulur-ulur waktu. Perundingan 6 negara dengan Korut yang berjalan alot. Perkembangan China yang sangat mengkhawatirkan AS. Semuanya itu menuntut kehadiran “orang kuat” AS di PBB dan orang itu adalah John R Bolton (Brett D. Schaefer, Why John Bolton Is Right for the United Nations, heritage.org, 08/04/05). Perlu diingat juga bahwa Bolton-yang dipuji Rice sebagai salah satu diplomat terbaik AS-sangat tidak menyukai Iran dan Korut karena dianggap sebagai negara jahat (rogue state). Bolton juga seorang yang anti China dan mendukung sepenuhnya kemerdekaan Taiwan.

Bisa dipastikan Bolton akan memaksa PBB mendukung kemauan AS dalam menyikapi perkembang-perkembangan dunia.


0 Responses to “BOLTON DAN KEPENTINGAN AS DI PBB”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 169,073 hits

Top Clicks

  • None
August 2007
M T W T F S S
« Jan   Oct »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Add to Technorati Favorites

%d bloggers like this: