17
Aug
07

HAMAS DAN SYARAT NAIF BARAT

Oleh:

Wawan Kurniawan
Pendiri Kajian Internasional Strategis (KAINSA)

Kemenangan Hamas di pemilu Palestina 2006 adalah kenyataan yang tidak dapat dielakkan. Melalui sistem demokrasi, Hamas mendapat mandat dari rakyat Palestina untuk membawa bangsanya menuju arah yang lebih baik dari era rezim (Fatah) sebelumnya. Vox populi vox dei.

Sudah lewat sepuluh tahun, sejak pemilu pertama 20 Januari 1996, Fatah berkuasa dengan tidak membawa perubahan yang berarti. Tidak ada kejelasan tentang nasib dan status negara Palestina. Bagaimana dengan nasib pengungsi Palestina yang terdiaspora di negara-negara tetangga. Bagaimana keberadaan Jerusalem Timur dengan tempat suci Masjid Al Aqsa-nya. Atau Israel yang terus-menerus memperbesar area pemukiman di atas tanah Palestina terutama di Tepi Barat. Atau pembunuhan-pembunuhan terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh Israel.

Kegamangan masa depan dan keinginan perubahan warga inilah yang bertemu dengan kepenitngan Hamas yang dalam pemilu kemarin meneriakkan slogan “Perubahan dan Reformasi” (Change and Reform). Rakyat Palestina lebih memilih Hamas yang lebih bersih daripada Fatah. Lebih sederhana, solid, mampu melawan, dan menyantuni orang-orang Palestina dengan kegiatan-kegiatan edukasi dan amal.

Respon Barat dan Warisan Fatah

Namun, Hamas kini terjepit di antara kemenangannya itu. Bantuan asing yang selama ini diterima Palestina dari negara-negara donor terutama Barat (Uni Eropa dan Amerika Serikat) terancam dihentikan hanya karena kelompok pejuang patriotik yang disteoreotifkan radikal fundametalis itu memenangi pemilu.

Akibat perang dan konflik selama hampir 59 tahun (Paul Findley dalam Diplomasi Munafik ala Yahudi menyatakan unit-unit bersenjata Israel bergerak beberapa minggu setelah rencana pembagian wilayah dimaklumkan oleh PBB pada 29 November 1947) atau 70 tahun jika dihitung mulai revolusi Palestina pertama pada 1936 (The history of Palestinian revolts, Aljazeera, 09/12/03), Palestina menjadi wilayah miskin, terbelakang, kacau dan liar (wild west), dan banyak pengangguran.

Angka pengangguran mencapai 25 persen dan hampir 62 persen keluarga di seluruh Palestine hidup di bawah garis kemiskinan (Gaza’s Reconstruction Prospects, Council on Foreign Relations, 29/09/05). Sementara CIA World Factbook 2005 memberikan estimasi angka 59 persen kemiskinan dan dan 27,2 persen pengangguran di Tepi Barat. Di Jalur Gaza dengan area lebih sempit namun dengan populasi dan tingkat kelahiran lebih tinggi, ada 81 persen kemiskinan dan 50 persen pengangguran.

Berdasarkan laporan The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories (www.btselem.org) pad Maret 2005, 77 persen orang Gaza berada di garis kemiskinan. Sisanya, 23 persen terkena kemiskinan parah. Artinya, tidak ada perubahan meskipun mendapat bantuan dari organisasi internasional.

Keadaan yang mengenaskan itu, yang digambarkan sebagai “devastated place” (Omar Karmi, In Rafah, History Hangs Heavy in the Air, Middle East Report, 04/06/04), diperparah dengan ketidakmampuan Fatah mengelola dana-dana bantuan asing. Ada begitu banyak laporan yang membuktikan penyelewengan dana oleh Fatah semisal dari Issam Abu Issa (Arafat’s Swiss Bank Account, Middle East Quarterly, Musim Gugur 2004), Z. Yechezkeli (The PLO’s Funds Are Disappearing Quickly, Yediot Aharonot, 19/04/1993), A. Granot (Gaza First or Arafat First?, Ma’ariv, 09/10/1993), Bergman dan Meltzer (Arafat’s Secret Accounts, Yediot Aharonot, 01/06/01), D. Rubenstein (Arafat-A Portrait, Zamorah Bitan, 2001), Seth Jones (A Chance to Clean Up the Palestinian Authority, Financial Times, 06/01/05), dan Dennis Ross (interview dengan New York Times, 17/08/05). Permasalah korupsi ini turut memperkeruh dan memperlebar faksionalisasi di tubuh Fatah terutama antara golongan tua (Old Guard) dengan kelompok mudanya.

Ironisnya, Hamas sebagai pemenang pemilu mewarisi keadaan yang carut-marut itu. Fatah benar-benar mewariskan kebangkrutan (zero). Hamas harus memulai dari awal. Karenanya, tidak mungkin bagi Hamas untuk memperbaiki keadaan kecuali bergantung pada bantuan asing. Untk tahun ini, Hamas harus membayar gaji 70 ribu petugas keamanan, 34 ribu guru, dan 9 ribu pegawai medis. Di sisi lain, bantuan asing terancam batal (Reuters, 18/12/05; al-Jazeera, 18/12/05).

Bantuan Bersyarat

Barat mengetahui kondisi ini sebagaimana juga-menurut saya-Barat mengetahui korupsi Fatah. Tidak mungkin Barat tidak tahu korupsi Fatah terlebih lagi itu sudah terjadi selama satu dekade. Kini, Barat mungkin memberikan bantuan namun dengan syarat-syarat “tertentu”.

Jauh hari, Kongres AS dan Uni Eropa sudah mengisyaratakan akan menyetop bantuan jika Hamas ikut dalam pemilu (International Herald Tribune, 21/12/05; Ma’ariv, 17/12/05). Beruntung, Mahmud Abbas menolak intervensi ini (al-Jazeera, 19/12/05) meski Rice dan Bush (AS), Javier Solana (Uni Eropa), dan Kofi Annan (PBB) masih berungkali merecoki.

Kini, The Quartet (AS, PBB, UE, dan Rusia) menolak bertemu dengan pemerintahan baru. Menlu Israel menegaskan tidak akan melakukan hubungan dengan “pemerintahan teror” (The Independent, 26/01). Israel juga menolak transfer 55 juta dolar hasil pajak pekerja Palestina di Israel. Kunjungan Kanselir German Angela Merkel ke Palestina, hanya menemui Abbas dan menolak bertemu dengan Hamas. Pemerintahan Bush menggunakan pengaruhnya untuk menekan negara-negara dunia (Eropa, Asia, dan Timur Tengah) agar memutuskan hubungan ekonomi dan membekukan bantuan (Santa Barbara News-Press, 29/01).

Hasil pertemuan London memberi batas waktu dua hingga tiga bulan bagi perubahan sikap Hamas jika ingin mendapatkan bantuan 1 milyar dolar pertahun (AP, 31/01). Perubahan itu berkaitan dengan aktivitas non-kekerasan, pengakuan terhadap Israel, dan komitmen terhadap proses perdamaian (The Independent, 31/01). Bush dalam Pidato Kenegaraan 2006 meminta Hamas mengakui Israel, melucuti senjata, menolak terorisme, dan menjalankan perdamaian terakhir (BBC, 01/02)
Syarat Naif.

Bagi Hamas, mustahil mengakui Israel sebagai negara karena Israel juga menolak mengakui negara Palestina. Sewaktu Arafat masih hidup, Israel berkali-kali mengancam akan menghancurkan bila Arafat mengumumkan kemerdekaan Palestina.

“Akankah Israel pernah memikirkan mengakui Palestina?” jawab Nayef Rajoub, seorang tokoh Hamas di Hebron, sewaktu Khalid Amayreh, koresponden Al Jazeera, bertanya, “Akankah Hamas pernah memikirkan mengakui Israel?” Ketika Amayreh melanjutkan, “Tetapi Hamas didedikasikan untuk kehancuran Israel”, dengan diplomatis Rajoub menjawab, “Bukankah Israel juga didedikasikan untuk kehancuran Palestina? Siapa yang menduduki tanah ini? Siapa yang menyiksa dan membrutali pihak lain? Siapa yang mengusir jutaan orang tidak berdosa dari tanah leluhurnya? Hamas atau Israel? (Al Jazeera, 21/12/05).
Pertanyaan-pertanyaan yang kita sudah tahu jawabannya. Sementara itu, Plan D, suatu rencana yang dibuat militer Israel untuk menghancurkan Palestina, dipublikasikan oleh Journal of Palestine Studies 18 (Autumm 1988).
Mustahil juga Hamas melucuti senjata. Apakah ada jaminan Israel tidak akan membunuhi lagi rakyat, aktivis, dan pimpinan perlawanan Palestina. Apakah Israel tidak akan memburu dan menangkapi lagi orang Palestina. Sementara AS masih mensuplai Apache, F-16, Humvee, senjata M-16, buldoser, dan tank Merkava kepada Israel.
Berdasarkan hukum internasional, rakyat Palestina (termasuk kelompok militan) mempunyai hak perjuangan bersenjata melawan pendudukan ilegal. Perlawanan bersejata merupakan alat bargaining kuat dalam negoisasi sekaligus sebagai alat perlindungan diri.
Khalid Mash’al menegaskan dengan “tidak ada jalan lain yang bisa menghentikan agresi Israel, mengakhiri pendudukan, mengembalikan hak-hak bangsa Palestina, dan melepas para tahana, kecuali dengan jalan perlawanan militer (Al Manar, 25/12/05).

Hamas melakukan teror tetapi Israel juga melakukan itu. Teror berbalas teror. Jika ingin berdamai, terorisme harus dihilangkan dari kedua belah pihak. “Kamu tidak akan pernah dapat menghentikan terorisme dengan meneror pihak lain,” kata Martin Luther King.

Pada 18 Mei 2004, Israel melancarkan operasi terbesar sejak Intifada II (28 September 2004) dengan Operasi Pelangi (Rainbow). Operasi yang melibatkan sekitar 100 tank dan APC (Armored Personal Carrier) dan menduduki distrik Rafah. Menurut Palestinian Center for Human Rights (PCHR), 39 orang Palestina terbunuh dalam operasi itu. UNRWA (UN Relief and Works Agency) menghitung ada sekitar 45 rumah Palestina yang dihancurkan, sementara versi tentara Israel lebih besar, 56 rumah (Omar Karmi, In Rafah, History Hangs Heavy in the Air, Middle East Report, 04/06/04).

Kesepakatan perdamaian apalagi yang harus dipatuhi. Perjanjian Oslo (13 September 1993), Geneva (13 Oktober 2003), atau Peta Jalan (Road Map). Jika melihat Perjanjian Oslo, pada Artikel I tentang tujuan perjanjian, proses perdamaian merupakan pelaksanaan Resolusi 242 dan 338 Dewan Keamanan PBB.

Sementara Resolusi 242 (22 November 1967) menegaskan: pertama, Israel harus menarik diri dari daerah pendudukan-meliputi Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Jerusalem Timur-hasil perang 1967 dan kedua, pengembalian pengungsi Palestina ke tanah airnya. Resolusi 338 (22 Oktober 1973) menegaskan implementasi resolusi 242.

Di pihak Israel, kembalinya Likud berkuasa dengan tampilnya Benjamin Netanyahu sebagai PM Israel 1996-1999, menolak Perjanjian Oslo tersebut (New York Times, 30/08/1996).

Geneva Accord-pada bagian pembukaan, Artikel 4 Wilayah, dan Artikel 7 Pengungsi-menegaskan dan mengulangi resolusi 242 dan 338. Pada Artikel 2 (Hubungan antar Penandatangan) ayat 1 dinyatakan “Negara Israel akan mengakui Negara Palestina”. Baru setelah itu, secepatnya “Negara Palestina akan mengakui Negara Israel”. Sedangkan, pada Artikel 5 (Keamanan) ayat 1 sub ayat b menyatakan Palestina dan Israel, masing-masing akan: mengakui dan menghargai hak pihak lain untuk hidup damai dengan aman dan menghargai batas-batas wilayah bebas dari ancaman perang, teror dan kekerasaan, menahan diri dari ancaman penggunaan kekuatan atas intergritas wilayah atau kemerdekaan politik pihak lain dan akan menyelesaikan sengketa di antara mereka dengan jalan penuh damai.

Satu hal penting yang terlupakan; pembangunan pemukiman Israel di Tepi Barat. Perlahan-lahan pemukiman semacam Maale Adumim, Gush Itzion, Givat Ze’ev, dan lainnya, makin membesar. Pemukiman Israel yang dibangun di atas tanah Palestina dengan menghancurkan rumah dan perkebunan.

Tanah Palestina, semakin lama semakin menyempit dan terkonversi menjadi rumah-rumah Israel. Penyerobotan sepihak ini didiamkan oleh Barat.

Polling PCPSR (Palestinian Centre for Policy and Survey Research) pada 10-12 Maret di seluruh daerah pendudukan menghasilkan 65 persen orang Palestina tidak mempercayai lagi perdamaian permanen dengan Israel (Al Jazeera, 10/04/05).

Jika Barat bisa membuat syarat-syarat itu kepada pihak Palestina, mengapa ia tidak membuatnya juga untuk Israel. Sikap hiprokrit Barat inilah yang turut memperumit rusuh politik di Timur Tengah. Atau seperti yang dikatakan Remi Kanazi (Middle East Online, 22/12/05), Barat sebenarnya adalah “Penengah yang Curang” (dishonest broker).

Advertisements

0 Responses to “HAMAS DAN SYARAT NAIF BARAT”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 174,651 hits
August 2007
M T W T F S S
« Jan   Oct »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Add to Technorati Favorites

%d bloggers like this: