17
Aug
07

Tentang Kebuntuan Politik Irak

Oleh:
Wawan Kurniawan
Pendiri Kajian Internasional Strategis (KAINSA)

Secara bersamaan, dua orang menlu paling berpengaruh di dunia mengunjungi Irak. Menlu AS Condoleezza Rice dan Menlu Inggris Jack Straw mengadakan pertemuan dengan beberapa kekuatan politik guna memecah kebekuan politik pasca-pemilu 15 Desember 2005.

Dua minggu sebelumnya, dalam pidato di Universitas George Washington, Bush memdesak segera dimulai pembentukan pemerintahan baru Irak (Washington Post, 14/03/06). Straw sendiri telah mengunjungi Irak pada 20 Februari lalu dengan membawa misi yang sama, tetapi gagal.

Irak mengalami kekosongan kekuasaan (vacum of power) selama empat bulan lamanya dari batas waktu yang ditetapkan konstitusi baru, yaitu 31 Desember 2005. Empat kekuatan utama Irak hasil pemilu terakhir: Sunni, Kurdi, Syiah religius, dan Syiah sekuler, tidak dapat mencapai mufakat tentang bagaimana membentuk pemerintahan.

Kelompok Sunni dimotori oleh Front Kesepakatan Irak (termasuk Partai Islam Irak) yang mendapat 44 kursi di parlemen. Ditambah kelompok-kelompok kecil lainnya, kekuatan Sunni mencapai 55 kursi. Aliansi Patriotik Demokratik Kurdi mewakili aspirasi suku Kurdi di wilayah utara dengan 53 kursi. Di sisi lain, masih ada Persatuan Islam Kurdi dengan 5 kursi. Aliansi Irak Bersatu (UIA), yang di dalamnya ada faksi Dewan Tertinggi untuk Revolusi Islam Irak (SCIRI), Partai Dawa (partainya PM Ibrahim al Jaafari), Muqtada al Sadr, dan beberapa kelompok religius kecil lainnya, berbekal 128 kursi. Daftar Nasional Irak (INL) di bawah pimpinan Iyad Allawi menampung 25 kursi yang dihimpun oleh lintas kelompok sekuler baik Sunni maupun Syiah, bahkan komunis.

Perubahan Aliansi

Jika pasca-pemilu 30 Januari 2005 pemerintahan baru begitu mudah terbentuk, itu dikarenakan aliansi hegemonik Syiah-Kurdi menangguhkan beberapa masalah krusial seperti sharing minyak dan isu separatis. Lagipula keduanya mayoritas mutlak: UIA dengan 140 kursi, Aliansi Kurdi 75 dan kubu Iyad Allawi 40. Dan AS juga tidak begitu banyak menitipkan kepentingannya.
Aliansi hegemonik ini membagi kue kekuasaan di antara mereka: Jalal Talabani (Kurdi) menjadi presiden, Adel Abdul Mahdi (Syiah) dan Ghazi al Yawar (kubu Allawi) memegang jabatan wakil presiden, dan al Jaafari menduduki kursi perdana menteri.

Posisi-posisi strategis di kabinet juga menjadi incaran mereka. Syiah mendapat departemen keuangan, dalam negeri, kehakiman, pertahanan, minyak, dan pendidikan; Kurdi memperoleh departemen komunikasi, perdagangan, dan luar negeri (A List of Iraq’s Cabinet Members, AP, 03/05/05).

Kini, keadaan berubah. Keikutsertaan Sunni dalam pemilu Desember dan menghasilkan sejumlah kursi membuat konstelasi keadaan menjadi lain. Beberapa perkembangan kontemporer turut mempengaruhi geopolitik yang ujung-ujungnya berakhir pada deadlock politik. Pertama, partisipasi Sunni bisa dianggap sebagai kemauan kelompok ini untuk turut aktif dalam pemerintahan. Dengan itu, diharapkan gelombang perlawanan-yang dicurigai dimotori oleh Sunni-bisa diredakan.

Kedua, sentimen Kurdi-Arab muncul lagi. Jalal Talabani tidak menyukai kunjungan Jaafari ke Turki pada 2005 kemarin. Bagi Talabani, pertemuan Jaafari dengan Erdogan mengisyaratkan ketidakhormatan Syiah terhadap suku Kurdi yang tertindas dalam kediasporaannya di perempatan (perbatasan) negara besar Timur Tengah: Turki, Irak, Suriah, dan Iran.

Isu separatis wilayah utara mengema lagi. Dalam wawancara dengan al Arabiya (10/02), Masoud Barzani, seorang pemimpin Kurdi, mengancam akan memerdekaan diri bila pecah perang Sunni-Syiah. Nampaknya, Kurdi takut bila Jaafari menghalangi keinginan mereka menguasai wilayah kaya minyak di utara.

Selain itu, Kurdi meminta kekuasaan presiden yang lebih besar dari sekarang.Bayang-bayang al Jaafari menutupi figur Talabani.

Ketiga, AS (dan Inggris) menginginkan kestabilan dan keamanan Irak secepatnya. Itu berarti membutuhkan dua hal: pemerintahan baru yang dipimpin oleh orang “kuat” versi mereka dan andil semua kelompok dalam pemerintahan baru itu. Orang kuat yang mampu menyatukan seluruh kekuatan, membawa kestabilan, dan memenuhi harapan rakyat Irak (state.gov, 03/04/06).

AS meminta dua jabatan strategis: departemen pertahanan dan dalam negeri, diisi oleh orang non-sektarian dengan akseptabilias luas dan tidak mempunyai kaitan dengan milisi (Independent, 21/02/06). Ada kemungkinan, AS PM atau menhan atau mendagri adalah Iyad Allawi, mantan PM Irak (28 Mei 2004-7 April 2005).

AS menyambut baik partisipasi Sunni dalam pembentukan pemerintahan. Dengan begitu, perlawanan rakyat dapat direda mengingat Sunni dicurigai menjadi motornya. Tentu saja, sebagai konsesinya, ada kue kekuasaan yang harus dibagi (share of political power) ke Sunni. Dalam wawancara dengan Michael Hirsh (Newsweek, 31/10/05), Zalmay Khalilzad, duta besar AS untuk Irak, menyakini keharusan membawa Sunni kembali ke panggung politik mengingat ketakutan akan dimarginalisasi dan didiskriminasi inilah yang menjadi bahan bakar perlawanan mereka.

Di sisi lain, AS tidak menyukai Jaafari dan Bayan Baqir Jabr (mendagri dari Syiah) yang tidak bisa mengontol (lack of command) unit-unit di bawahnya. Sudah jamak diketahui, oknum-oknum kementerian dalam negeri terlibat dalam penyiksaan. Itu dibuktikan dengan penemuan beberapa bungker di ruang bawah tanah kantor depdagri. Belum lagi, penculikan, penganiayaan, dan pembunuhan oleh orang-orang berseragam polisi dan kesatuan khusus.

Kemungkinan besar institusi depdagri dan kepolisian telah diilftrasi oleh milisi-milisi Syiah (Lionel Beehner, Shiite Militias and Iraq’s Security Forces, Council on Foreign Relations, 30/11/05). Tujuannya adalah untuk memanfaatkannya guna meredam perlawanan Sunni.

Meskipun keberadaan milisi cukup membantu dalam beberapa operasi seperti di Fallujah, Mosul, Samarra, dan Tal Afar, namun ada efek sampingnya: mendestablisasi keadaan. Hal itu disampakan dalam testimoni Jenderal Abizaid di Senat (Washington Post, 02/03/05).

AS juga tidak menyukai figur Muqtada al Sadr yang bergabung dalam UIA. Al Sar dan milisinya, Tentara Mehdi, pernah bertempur dengan AS sebanyak dua kali (April dan Agustus 2004). Berbeda dengan kelompok Syiah lainnya, Sadr secara terang-terangan menunjukkan ketidaksukaanya kepada pasukan pendudukan dan menginginkannyya segera keluar dari Irak secepatnya. Menurut AS, Sadr memiliki kaitan dengan kelompok teroris dan Iran (Voice of America, 09/04/04).

Kekacauan dan ketidakpastian yang berkelanjutan hanya akan menambah citra buruk AS dan Inggris di mata dunia. Di dalam negeri AS sendiri, Bush memerlukan (tambahan) bukti dan alasan agar Partai Republik bisa survive dalam pemilihan Kongres pada November mendatang.

Beberapa poling mengindikasikan kalau Partai Demokrat bisa membuat kejutan besar. Demokrat menang dalam tiga poling sekaligus: TNS/Washington Post/ABC News, Bloomberg/Los Angeles Times, dan CBS News (Democrats Lead Republicans in Three U.S. Polls, angus-reid.com, 31/01/06). Demikiaan juga di tiga poling sekaligus lainnya: Quinnipiac University Polling Institute, Opinion Dynamics/Fox News, dan Gallup/CNN/USA Today (Three Polls Give Edge to Democrats in 2006, angus-reid.com, 04/04/06).

Hal lain yang harus diacuhkan adalah tanda-tanda pasukan AS mulai mengalami kelelahan (fatigue) setelah berperang selama tiga tahun. Zogby International mengumumkan sebuah survei (intervew langsung dengan 944 personel militer) yang dilakukan bersama Le Moyne College pada 28 Februari 2006.

Ternyata, hanya satu dari lima tentara yang antusias dengan perintah Bush untuk “tinggal selama masih diperlukan”. Sekitar 58 persen tentara menganggap misi tugas sudah jelas, selebihnya menyatakan masih kabur. Tentang waktu eksistensi pasukan di Irak, 29 persen responden menginginkan keluar secepatnya, 22 persen ingin keluar dalam jangka enam bulan, 21 persen ingin “out” 6-12 bulan, dan 23 menyatakan akan tinggal selagi masih dibutuhkan.

Counter Syiah

Dengan melihat semua itu, bisa diartikan semua kelompok bersatu melawan Syiah. Syiah lalu balik menyerang. Menyertakan Sunni dalam pemerintahan baru adalah sangat riskan mengingat partai-partai Sunni dicurigai ada di balik kekerasan selama ini. Bagi Syiah, Sunni adalah teroris yang harus ditaklukan dengan jalan kekerasaan. Syiah mengajukan pemboman Karbala (05/01) yang membunuh 60 orang dan melukai 40 orang lainnya sebagai bukti keterorisan Sunni.

Sementara itu, Iyad Allawi adalah mantan Baath yang dikenal pro-AS meskipun dia Syiah. Demikian juga sebagian besar orang Sunni. Padahal UIA jelas-jelas anti-Baath. Sadr sendiri juga tidak melupakan tindakan Allawi yang mem-pressure-nya pada clash (benturan) April dan Agustus 2004.
Tentang Jaafari, voting internal (12/02/06) UIA memenangkannya dari Adel Abdul Mahdi hanya dengan selisih satu suara. Satu suara yang menentukan itu berasal dari kubu Sadr. Tak bisa dipungkiri bahwa kekuatan faksi Sadr (30 kursi dalam UIA) itu memiliki pengaruh besar dan menentukan. Dan Jaafari mengetahui apa yang harus dia kerjakan untuk membalas jasa Sadr ini; mengamankannya dari jangkauan AS.

Meskipun ada riak penolakan dari internal UIA termasuk Adel Abdul Mahdi (BBC, 05/04), selama Ayatullah Ali al Sistani masih mendukung Jaafari, itu bukan halangan berarti.

Syiah meminta agar kontrol AS pada aparat keamanan Irak segera dialihkan ke pemerintahan Irak (Reuters, 27/03/06). Ada perbedaan tajam antara AS dan Syiah tentang keberadaan institusi keamanan ini. AS menyatakan institusi itu telah disusupi milisi Syiah. Sementara Syiah memandang AS melonggarkan kontrol keamanan sehingga para teroris (Sunni) dapat dengan mudah menyerang kaum Syiah.

Tanpa Kepastian

Meski Rice dan Straw terjun lansung, tidak ada jaminan kebuntuan bisa dipecahkan. Konflik kepentingan sudah begitu mendalam dan akut. Sebuah bom bunuh diri dengan mobil pick-up menghantam jamaah Syiah yang keluar dari sebuah masjid di Baghdad hanya beberapa jam setelah Rice dan Straw meninggalkan negara itu (BBC, 03/04/06). Sekitar 11 orang tewas dan 40 orang luka-luka akibat serangan itu.

Ancaman Zalmay Khalaidzad (20/02) akan mencambut bantuan kepada Irak jika para pemimpin kelompom tidak segera berkompromi menunjukkan kesabaran AS sudah mencapai puncakya.
Lalu, bagaimana kelanjutan pembicaraan kekuasaan di Irak. Jika semua pihak ngotot mengegolkan keinginannya, perdamaian hanyalah sekadar kesepakatan bibir belaka.Tentu, harus ada yang berkorban, tetapi siapa. Yang jelas, ketika para pemimpinnya saling seteru, selalu ada rakyat Irak yang mati tiap harinya.

Mungkinkah Irak akan menjadi menjadi Lebanon kedua yang kemudian terbalkanisasi dalam serpihan-serpihan kecil. Semoga tidak.


1 Response to “Tentang Kebuntuan Politik Irak”



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 168,926 hits
August 2007
M T W T F S S
« Jan   Oct »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Add to Technorati Favorites

%d bloggers like this: