Posts Tagged ‘irak

28
Aug
07

The War As We Saw It

The War As We Saw It
By Buddhika Jayamaha, Wesley D. Smith, Jeremy Roebuck, Omar Mora, Edward Sandmeier, Yance T. Gray and Jeremy A. Murphy
The New York Times, Sunday 19 August 2007

(Buddhika Jayamaha is an Army specialist. Wesley D. Smith is a sergeant. Jeremy Roebuck is a sergeant. Omar Mora is a sergeant. Edward Sandmeier is a sergeant. Yance T. Gray is a staff sergeant. Jeremy A. Murphy is a staff sergeant.)

Viewed from Iraq at the tail end of a 15-month deployment, the political debate in Washington is indeed surreal. Counterinsurgency is, by definition, a competition between insurgents and counterinsurgents for the control and support of a population. To believe that Americans, with an occupying force that long ago outlived its reluctant welcome, can win over a recalcitrant local population and win this counterinsurgency is far-fetched. As responsible infantrymen and noncommissioned officers with the 82nd Airborne Division soon heading back home, we are skeptical of recent press coverage portraying the conflict as increasingly manageable and feel it has neglected the mounting civil, political and social unrest we see every day. (Obviously, these are our personal views and should not be seen as official within our chain of command.)

The claim that we are increasingly in control of the battlefields in Iraq is an assessment arrived at through a flawed, American-centered framework. Yes, we are militarily superior, but our successes are offset by failures elsewhere. What soldiers call the “battle space” remains the same, with changes only at the margins. It is crowded with actors who do not fit neatly into boxes: Sunni extremists, Al Qaeda terrorists, Shiite militiamen, criminals and armed tribes. This situation is made more complex by the questionable loyalties and Janus-faced role of the Iraqi police and Iraqi Army, which have been trained and armed at United States taxpayers’ expense.
Continue reading ‘The War As We Saw It’

Pages: 1 2 3

17
Aug
07

IRAK PASCAKEMATIAN ZARQAWI

IRAK PASCAKEMATIAN ZARQAWI
Oleh: Wawan Kurniawan
Pendiri Kajian Internasional Strategis (KAINSA)

Tokoh teroris terkemuka Iraq telah tewas. Hari Rabu (7/6) kemarin, Abu Musab al-Zarqawi yang menjadi wakil al Qaida di Iraq menemui kematian setelah serangan udara AS menghantam tempat tinggalnya di desa Hibhib, 8 km utara Baquba, pada pukul 18.15 setempat (Reuters, 8/6). Dua pesawat F-16 menjatuhkan dua bom laser seberat 230 kg mengakhiri teroris yang kepalanya dihargai 25 juta dolar.

Sehari sesudah itu, konferensi pers dilakukan oleh PM Irak Nuri al Maliki bersama Duta Besar AS Zalmay Khalilzad dan panglima koalisis Jenderal George Casey. Dalam kesempatan itu, Maliki menyatakan ancamannya berupa tindakan tegas kepada gerakan perlawanan.
Continue reading ‘IRAK PASCAKEMATIAN ZARQAWI’

Pages: 1 2 3 4 5

17
Aug
07

Mengirim Neokonservatif ke Irak

Oleh:
Wawan Kurniawan
Pendiri Kajian Internasional Strategis (KAINSA)

In peace, sons bury their fathers. In war, fathers bury their sons. {Herodotus}

Kalimat “suasana di Irak menakutkan dan memburuk” mengawali laporan Kelompok Studi Irak (ISG/Iraq Study Group). Laporan setebal 160 halaman ini dikeluarkan pada 6 Desember kemarin setelah masa kerja 266 hari, terhitung sejak Kongres AS membentuk ISG pada 16 Maret lalu.

ISG merupakan kelompok bipartisan yang terdiri dari 10 orang: 5 Republik dan 5 Demokrat. Kelompok kajian yang bisa dikatakan sebagai komisi khusus ini dikepalai bersama oleh James Baker (menlu AS era Bush senior) dan Lee Hamilton (pernah memimpin Komite Hubungan Internasional Kongres dan wakil ketua Komisi 9-11).

Continue reading ‘Mengirim Neokonservatif ke Irak’

17
Aug
07

Tragedi Penculikan Aktivis Perdamaian Irak

Oleh:
Wawan Kurniawan
Pendiri Kajian Internasional Strategis (KAINSA)

Tidak cukup hanya berbicara perdamaian, seseorang harus mempercayainya.
Tidak cukup hanya mempercayai perdamaian, seseorang harus berbuat untuknya.
(Eleanor Roosevelt)

Aktivitas penggiat perdamaian tidak mengenal batas teritorial suatu bangsa. Ia melewati “pagar” kepentingan politik, ekonomi, dan nasional. Lebih dari itu, ia mampu menerobos sekat agama, suatu sekat terkuat yang seringkali tidak hanya menjadi penghalang perdamaian dan malahan menjadi pencetus konflik berdarah.

Continue reading ‘Tragedi Penculikan Aktivis Perdamaian Irak’

17
Aug
07

Tentang Kebuntuan Politik Irak

Oleh:
Wawan Kurniawan
Pendiri Kajian Internasional Strategis (KAINSA)

Secara bersamaan, dua orang menlu paling berpengaruh di dunia mengunjungi Irak. Menlu AS Condoleezza Rice dan Menlu Inggris Jack Straw mengadakan pertemuan dengan beberapa kekuatan politik guna memecah kebekuan politik pasca-pemilu 15 Desember 2005.

Dua minggu sebelumnya, dalam pidato di Universitas George Washington, Bush memdesak segera dimulai pembentukan pemerintahan baru Irak (Washington Post, 14/03/06). Straw sendiri telah mengunjungi Irak pada 20 Februari lalu dengan membawa misi yang sama, tetapi gagal.

Continue reading ‘Tentang Kebuntuan Politik Irak’

17
Aug
07

REFERENDUM KONSTITUTI IRAK 15 OKTOBER 2005

SUNNI DAN SKENARIO REFERENDUM

Oleh:
Wawan Kurniawan
Pendiri Kajian Internasional Strategis (KAINSA)

Transisi politik dan kekuasaan serta-mengutip sebuah judul tulisan seorang neo konservatif sekaligus duta besar Amerika Serikat (AS) untuk Irak, Zalmay Khalilzad, yang dimuat di The National Interest edisi 30 Summer 2005-pembangunan bangsa (nation bulding) Irak memasuki tahapan amat krusial. Sebagian pengamat mengatakan menegangkan karena di bawah ancaman perang saudara (civil war).

Referendum untuk memilih “Yes” atau “No” draft konstitusi Irak akan dilakukan pada hari ini. Sekitar 14,3 juta rakyat Irak berbondong-bondong mendatangi ke sekitar 6000 tempat pemilihan di seluruh negeri. Dua ratus ribu tentara yang merupakan gabungan tentara lokal dan asing dipastikan menjaga ketat tempat-tempat pemilihan tersebut.

Sekitar lima juta kopi draft telah disebar di seluruh negeri. Berbeda dengan pemilu legislatif 30 Januari 2005, pemilihan kali ini memberikan hak memilih kepada sekitar 2 juta warga Irak yang berada di luar negeri.

Kontroversi Draft Konsitusi

Draft konstitusi tersebut masih menimbulkan polemik bahkan membelah aspirasi secara sektarian. Syiah yang mayoritas memastikan untuk “Yes”. Demikian juga dengan sekutu mereka, Kurdi. Namun, Sunni justru berlaku sebaliknya, memilih “No”.

Perjalanan konstitusi Irak memang kontroversial. Sejak konstitusi sementara (TAL – Transitional Administrative Law) yang diberlakukan resmi per 8 Maret 2004 oleh Dewan Pemerintahan Irak (IGC) di bawah PM Iyyad Allawi, publik Irak terbelah dalam menyikapinya. Syiah dan Kurdi menerima, sementara Sunni menolak. Sunni memandang TAL sebagai undang-undang kolonial. Perlu diingat, TAL dibuat oleh Noah Feldman, seorang profesor berdarah Yahudi yang bekerja di New York University.

TAL inilah yang member legitimasi pemilu legislatif 30 Januari dan referendum konstitusi permanen 15 Oktober. Pemilu legsilatif kemarin menghasilkan mayoritas aliansi Syiah-Kurdi, sementara minoritas Sunni terrepresentasi secara amat minimal.

Pembahasan draft kontitusi yang telah berjalan di parlemen selama hampir 3 bulan ternyata tidak dapat memenuhi tenggat waktu 15 Agustus. Nama negara, bentuk federal, pengaruh Islam dalam sistem negara, pembagian keuntungan minyak, hak-hak sipil menjadi faktor perdebatan yang memperpanjang pembahasan di komite perancang yang beranggotakan 71 orang.

Penambahan waktu selama seminggu dan 4 hari belum dapat menuntaskan pembahasan. Lalu, pada tanggal 27 Agustus, para wakil Syiah-Kurdi mengacuhkan 15 orang wakil Sunni dan mem-by pass komite perancang dengan menyerahkan draft kepada parlemen. Parlemen kemudian memutuskannya sebagai draft yang akan direferendumkan. Sunni marah dan pada sebuah konferensi pers meminta PBB dan Liga Arab melakukan intervensi (CNN, 28/08/05). Sunni juga menganggap draft itu sebagai dokumen illegal.

Kepentingan Minoritas Sunni

Pada detik-detik akhir pembahasan draft, perdebatan antara Syiah-Kurdi dengan Sunni mengerucut pada dua hal: bentuk federal, pembagian keuntungan minyak, dan de-Baathisasi. Bagi Sunni, bentuk federal hanya membuat Irak menjadi lemah. Terlebih lagi, federalis makin memperkuat sentimen primordial di antara rakyat Irak sendiri.

Wacana federal bergulir semenjak Kurdi menguasai wilayah utara Irak dengan leluasa. Dengan bantuan AS dan Inggris yang menetapkan zona larangan terbang (no fly zone) di utara dan selatan Irak pasca kegagalan Irak menginvasi Kuwait, Kurdi dengan leluasa mengambil alih satu demi satu kota-kota di belahan utara. Akibatnya, Kurdi menjadi mayoritas di tiga provinsi: Dohuk, Erbil, dan Sulaymaniya.

Hal yang sama diinginkan oleh Syiah yang menjadi mayoritas di bagian selatan. Syiah yang menderita di bawah perlakuan kejam rezim Saddam menuntut pemerintahan otonom di bagian selatan. Keinginan ini telah dilontarkan Abdul Aziz Hakim, ketua Dewan Tertinggi Revolusi Islam Iraq (SCIRI) pada saat pembahasan draft. SCIRI merupakan faksi terbesar di kalangan Syiah.

Yang membuat Sunni gundah, wilayah utara dan selatan merupakan wilayah kaya minyak. Kirkuk di utara dan Basra di selatan merupakan pusat pengeboran minyak Irak. Ironisnya, bagian tengah yang notabene ditinggali Sunni merupakan wilayah yang miskin minyak. Oleh karenanya dengan bentuk federal, hanya akan membuat kaya pemerintahan lokal Syiah dan Kurdi, sementara Sunni merana.

Meskipun di dalam draft (artikel 10) memuat ketentuan bahwa minyak merupakan milik bersama dan oleh karenya harus dibagi secara adil berdasarkan populasi di tiap propinsi, tidak terdapat kejelasan berapa besarnya komposisi pembagiannya.

Tentang de-Baathisasi (artikel 7), sudah menjadi rahasia umum jika Baath, partainya Saddam, diikuti oleh kebanyakan orang Sunni. Jika ini diberlakukan, tidak ada orang Sunni yang bisa berpartisipasi dalam kegiatan bernegera. Belakangan, aturan ini diperlunak menjadi hanya untuk
anggota Baath yang terlibat tindakan kriminal.

Dua Skenario

Dengan kenyataan seperti itu, ada dua skenario yang termungkinkan. Pertama, warga Sunni akan mengikuti pemilihan namun dengan tujuan “No”. Itu berarti menggagalkan referendum. Berdasarkan TAL (Artukel 61 ayat C), refendum dapat digagalkan oleh 2/3 suara yang menjadi mayoritas di minimal 3 propinsi. Sunni sendiri menjadi mayoritas di empat propinsi: Ninawa, Anbar, Baghdad, dan Salahudin.

Warga Sunni menyadari kesalahah mereka ketika memboikot pemilu legislatif 30 Januari kemarin. Sebagai akibat boikot itu, parlemen dapat dikuasai oleh aliansi Syiah-Kurdi. Oleh karena itu pada pemilihan kali ini mereka memastikan diri akan datang.

Jika skenario ini berhasil, parlemen akan jatuh. Pemilu untuk memilih anggota parlemen sementara diadakan maksimal pada 15 Desember 2005. Lalu pembentukan eksekutif lagi. Draft konstitusi harus diselesaikan pada 15 Agustus 2006 dan direferendumkan untuk kedua kali pada 15 Oktober 2006.

Yang menjadi pertanyaan krusial; bagaimana jika referendum kedua kembali gagal? Tidak ada seorang pun yang bisa menjawab ini karena dalam TAL sendiri tidak ada aturan mengenai itu.

Skenario kedua, referendum berhasil meskipun Sunni berpartisipasi di dalamnya dan memilih “No”. Tindakan berani Syiah-Kurdi mem-by pass didasarkan perhitungan matang. Sunni memang mayoritas di empat propinsi tetapi tidak terlalu besar di Ninawa dan Baghdad. Di Ninawa ada populasi Kurdi yang cukup besar, sementara di Baghdad ada juga Syiah dalam jumlah banyak.

Namun, ada satu hal yang dilupakan oleh Syiah-Kurdi. Syiah di Baghdad mempunyai afiliasi lain. Mereka memang Syiah tetapi lebih bersimpati dan loyal pada Moqtada al Sadr.

Faktor Moqtada Al Sadr

Dibandingkan dengan Sunni yang lebih solid meskipun minoritas, Syiah terbagi menjadi 3 faksi besar. SCIRI, Partai Dawa (Partainya PM Ibrahim al Jaafari), dan faksi Moqtada al Sadr. Ketiga bersatu suara dalam pemilu legislatif kemarin. Kini, tidak lagi. Aliansi SCIRI dan Partai Dawa mendukung draft konstitusi, faksi Moqtada al Sadr justru menolaknya.

Moqtada al Sadr adalah tokoh Syiah yang mencuat namanya ketika paramiliter pendukungnya, Tentara Mahdi, bentrok dengan tentara AS pada Maret-April 2004. Betapa serunya bentrokan tersebut, sehingga menuntut pemimpin besar Syiah Irak, Ayatollah Ali Sistani, turun tangan sebanyak dua kali. Moqtada al Sadr menjadi ikon perlawanan di mata warga Irak yang membenci pendudukan (BBC, 27/08/04)

Sabtu (08/10/05) kemarin Sadr sendiri memberikan intruksi langsung kepada pendukung di Masjid Basra untuk menolak referendum dengan memilih “No”. Jauh sebelumnya, pada 26 Agustus, sekitar seratus ribu pendukung Sadr di Baghdad dan kota-kota lain berdemo menentang draft konstitusi.

Ada dugaan, Moqtada al Sadr sudah menjalin kesepakatan dengan pihak Sunni sudah sejak lama, sekitar Januari 2005 (Adam Wolfe, The Implications of Iraq’s Proposed Constitution, pinr.org, 31/09/05)

Jika instruksi Sadr itu berjalan, bisa dipastikan Syiah di Bahgdad bersama Sunni akan memilih “No”. Bila itu terjadi, tercapailah syarat menggagalkan referedum.

17
Aug
07

KRISIS KONSTITUSI IRAQ

Oleh:
Wawan Kurniawan
Pendiri Kajian Internasional Strategis (KAINSA)

Transisi demokrasi Irak pasca penggulingan Saddam Husein oleh invasi AS dan sekutunya mencapai tahap yang menentukan. Setelah pemilu nasional 30 Januari lalu, pemilihan presiden 4 Juni, dan pembentukan kabinet sesudahnya, satu poin sangat penting lagi yang akan dihadapi rakyat adalah pembahasan mengenai konsitusi permanen Irak.

Konstitusi permanen akan memberikan legitimasi bagi semua proses dalam kontemporisasi geopolitik mulai dari penyerbuan AS (Maret 2003) hingga pasukan asing keluar dari Irak-dijadwalkan pada 2006. Diharapkan dengan konstitusi baru itu, krisis politik dan kekerasan di Irak dapat segera diakhiri, setidak-tidaknya berkurang.

Continue reading ‘KRISIS KONSTITUSI IRAQ’




Blog Stats

  • 174,682 hits

Top Clicks

  • None
August 2017
M T W T F S S
« Aug    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Add to Technorati Favorites