IRAQ: PUSARA PERTARUNGAN ANEKA KEPENTINGAN

Menunggu Hasil Pemilu 30 Januari 2005
IRAQ: PUSARA PERTARUNGAN ANEKA KEPENTINGAN

Oleh:
Wawan Kurniawan
Pendiri Kajian Internasional Strategis (KAINSA)

Dunia mengharap-harap cemas kepastian akhir pemilu Iraq. Pemilu yang diselenggarakan pada 30 Januari kemarin disikapi berbeda oleh dunia. Dunia Barat menyikapi positif pemilu tersebut. Inggris menanggapinya dengan menjanjikan mengontak negara-negara tetangga Iraq dan kelompok negara kaya yang tergabung dalam G8 untuk bisa berkontribusi dalam rekonstrusi Iraq selanjutnya (BBC, 01/02/2005). Perancis dan Jerman, yang semula menentang intervensi Amerika Serikat, juga memberikan sambutan positif. Demikian juga Uni Eropa, Rusia, Indonesia, Jepang, Selandia, dan Korea Selatan. Jangan ditanya kegembiraan AS, yang tentu saja bersuka-ria dengan pemilu itu. Sukses tidaknya pemilu itu mempengaruhi citra AS di mata dunia. Jika berhasil, dunia mungkin akan mulai melupakan kesalahan motivasi intervensi AS mengingat senjata pemusnah massal (WDM) yang dipermasalahkan ternyata terbukti tidak dimiliki Iraq. Selain itu, alasan bahwa AS menyerbu Iraq dengan tujuan mengakiri rezim tiran dan mengawali demokratisasi di Iraq akan makin diamini dunia. Namun bila pemilu itu gagal, image AS dipastikan bertambah buruk

Sementara itu di sisi lain, dunia Islam, terutama negara-negara di sekitar Iraq, kecuali Iran, nampak berlaku hari-hati menanggapi pemilu kemarin itu. Kehatian-hatian itu didasarkan kemungkinan pemilu tersebut bisa membuka jalan terjadinya civil war (perang saudara) seperti yang diprediksikan oleh CIA di New York Times edisi 16 September 2004. Jika perang itu terjadi, “the second Lebanon” akan terjadi di Iraq. Yang lebih mneyeramkan, CIA dalam New York Times tersebut menggunakan istilah all-out civil war (perang saudara habis-habisan). Iran, sebagaimana negara Barat lainnya, menyambut dengan senang pemilu itu. Bagi Iran, tanpa bersusah-susah mengekspor Revolusi Islam-nya, ada kemungkinan akan berdiri negara Islam Iraq yang bermahzab Syi’ah.

Menurut perkiraan, hasil pemilu baru diketahui pada sekitar 10 hari (Voice of America, 31/01/05) atau dua minggu kemudian (BBC, 01/02/05). Kemungkinan besar kaum Syi’ah akan memenangkan pemilu itu mengingat jumlah mereka yang mayoritas (sekitar 60 persen). Ditambah lagi fatwa pemimpin Ayatullah Ali al-Sistani yang mewajibkan kaum syi’ah untuk berpartisipasi dalam pemilu. Aksi boikot yang dilkaukan kaum Sunni semakin memperbesar peluang kemenangan kaum Syi’ah itu. Pada bagian pengikut Sunni lainnya, yaitu Suku Kurdi, lebih memilih ikut pemilu (Washington Times, 20/01/05) meskipun dengan tujuan berbeda.

Kebangkitan Syi’ah, ketakutan Sunni, kemerdekaan Kurdi

Iraq yang berpenduduk 25,4 juta berdasarkan estimasi CIA pada Juli 204, terbagi menjadi tiga kelompok: Syi’ah (60 persen atau 15,2 juta), Sunni (20 persen atau 5,1 juta), dan Kurdi 20 persen atau 5,1 juta). Mayoritas Syia’h menetap di bagian selatan Iraq, Sunni di tengah dan sebagian utara, dan Kurdi mengelompok di utara hingga sekitar border state triangle Iraq-Iran-Turki.

Sebelum pemilu, Syi’ah merupakan kaum marjinal. Di masa Saddam Husein, kaum Syi’ah mengalamai tekanan hebat. Kota-kota mereka dijaga ketat oleh tentara pemerintah. Ceramah dan pengajian mereka diawasi dan tidak jarang diinterupsi oleh intel-intel pemerintah. Hal yang sama berlaku pada koran-koran lokal mereka. Saddam Husain takut dengan jumlah kaum Syi’ah yang sangat besar sehingga harus berlaku represif.

Pemilu 30 Januari bagi Syi’ah merupakan jalan menuju masa depan yang lebih baik. Sudah sepatutnya jika warga mayoritas memperoleh hak yang semestinya. Kaum Syi’ah hanya tinggal mneunggu waktu untuk berkuasa dan kesempatan untukk berkuasa itu ada di depan mata setelah “menderita” selama beberapa abaad lamanya dimulai dari era Kesultanan Ottoman Turki (1638), pendudukan Inggris (1920), masa kerajaan (1932), masa republik (1958), rezim militer, hingga era Saddam (1978-2003).

Usaha kebangkitan Syi’ah itu bisa terlihat dari komposisi pemerintahan transisi yang dibentuk pada 1 Juni 2004 pasca kolapsnya rezim Saddam. Syi’ah mendapat 16 posisi menteri dari 31 kementerian yang ada. Bidang-bidang strategis sperti pertahanan, perminyakan dan keuangan dikendalikan oleh Syi’ah. Demikian juga posisi perdana menteri. Perlu diingat, Iyad Allawi adalah seorang Syi’ah dan sangat dekat dengan AS. Institusi keamanan seperti Garda Nasional dan kepolisian jugadidominasi ole Syi’ah. Sementara Sunni hanya memperoleh satu kementerian strategis saja, yaitu kementerian dalam negeri dan Kurdi memperoleh kementerian luar negeri.

Tidak ada jalan lain bagi Syi’ah dalam mewujudkan impian kecuali dengan bekerja sama dengan AS. Untuk itu Syi’ah berusaha meminimalkan resistensi kepada pasukan AS. Permintaan (lebih tepat disebut perintah) Sistani kepada Muqtada Al Sadr dan milisinya untuk menyerah dan mengakhiri perlawanan, yang ternyata dipatuhi Sadr meskipun sebelumnya Sadr sesumbar tidak akan menyerah, adalah cerminan kolaborasi AS-Syi’ah. Entah kompensasi apa yang diperoleh AS jika Syi’ah benar-benar berkuasa nanti.

Di bagian utara, Saddam memberlakukan keadaan yang sama dengan tingkat kekerasan yang lebih tinggi untuk menindas Kurdi disebabkan Kurdi telah membentuk faksi-faksi bersenjata (di Iraq ada dua yaitu PUK – Patriotic Union of Kurdistan dipimpin Jalal Talabani dan KDP – Kurdistan Democratic Party dipimpin Masoud Barzani, di Turki ada PKK – Kurdish Workers’ Party). Kurdi bercita-cita membentuk negara sendiri meliputi sebagian kecil Iran, Iraq, Suriah, dan Turki. Di empat negara tersebut suku Kurdi adalah minoritas dan sering mengalami penindasan. Pembunuhan klan Barzanji (1983), pembantaian massal di Halabja (1988) dan operasi Anfal pada 1986-1988 adalah bukti keganasan Saddam (Aaron Glant, Iraqi General: US Helped Us as We Used Chemical Weapons, Antiwar.com, 13/06/2004)

Keikutsertaan Kurdi dalam pemilu adalah untuk memperkuat bargaining mereka di mata calon penguasa baru pascapemilu yaitu kaum Syi’ah. Bagi Syi’ah sendiri, partisipasi Kurdi akan memperkuat legitmasi pemilu. Sebagai kompenasinya, Kurdi berharap pemerintahan baru memenuhi referendum di utara atau setidaknya lebih lunak menyikapi gerakan kemerdekaan Kurdi. Yang patut diperhatikan adalah Kurdi telah menyiapkan “Plan B” dengan cara memperkuat militer Kurdi bila pemerintahan baru berlaku sama seperti pemerintahan sebelumnya: menolak eksistensi Kurdi.

Kurdi sangat berharap pada bantuan AS, tetapi AS lebih memilih berkolaborasi dengan Syi’ah. Kurdi memindahkan orientasinya kepada Israel. Agen-agen Mossad (dinas rahasia Israel) telah memasuki wilayah Kurdi dan melatih unit-unit komando Kurdi (laporan Seymour Hersh yang dimuat di majalah New Yorker, 28 Juni 2004). Untuk selanjutnya, unit-unit tersbut-yangdiperkirakan berjumlah 75 ribu peshmerga-itu akan beroperasi di Iraq, Iran ,dan Suria. Dengan bantaun Israel, kini Suku Kurdi merupakan kelompok bersenjata yang paling kuat bila dibandingkan dengan Syi’ah dan Sunni.

Di sisi lain, boikot yang dilakukan Sunni merefleksikan ketidaksukaan mereka terhadap pemilu kemarin yang hampir bisa dipastikan akan dimenangkan oleh Syi’ah. Bagi Sunni, pemilu hanyalah alat melegitmasi hadirnya kekuatan Syi’ah di pentas kepemimpinan nasional. Muncul ketakutan sendainya nanti Syi’ah akan membalas perlakuan diskriminasi yang mereka terima selama ini. Jika itu terjadi, kaum Sunni yang selama rezim Saddam menikmati kemudahan dan kenyaman akan berada di peripheral kekuasaan. Terlebih lagi mengingat jumlah Sunni yang minoritas.

Perbedaan Memahami Pemilu

Sebenarnya, Syi’ah dan Sunni memliki persamaan visi tentang masa depan Iraq yaitu menginginkan kekuasan asing (AS) harus segera pergi dari Iraq dan biarkan rakyat Iraq mengurusi sendiri negaranya. Hanya saja mereka berbeda cara mencapai visi itu. Syi’ah menganggap pemilu sebagai jalan terbaik yang akan melahirkan pemerintahan yang kuat dan legitimate. Dengan mengatasnamakan rakyat Iraq, pemerintahan yang kuat tadi dapat bernegoisasi mendesak kekuatan asing untuk segera meninggalkan Iraq.

Hal yang berlawanan diyakini oleh Sunni. Sunni mengganggap pemilu apa pun dan diselenggarakan oleh siapa pun adalah tidak sah (illegitimate) selama Iraq masih diduduki oleh kekuatan asing (Tom Engelhardt, Iraq’s Electoral Cul-de-sac, lewrockwell.com). Jika ingin segera ada stabilisasi, kekuatan asing itulah harus keluar secepatnya dari Iraq karena kekuatan asing itulah yang menjadi faktor dominan destabilisasi Iraq sekarang (Justin Raimondo, A U-Turn in Iraq, antiwar.com, 22/09/2004).

Implikasi dari perbedaan pemahaman itu adalah Syi’ah menolak untuk berkonfrontasi dengan AS, namun bagi Sunni, resistensi terhadap AS adalah keharusan. Dan itu dibuktikan dengan militansi Sunni mempertahankan Fallujah sehingga AS harus menyerangnya dua kali (April 2004 dan 8 November 2004).Beberapa laporan saat pemilu kemarin menunjukkan bahwa di kota-kota yang terdapat mayoritas Sunni, seperti Fallujah, Ramadi, Mosul, dan Baghdad, yang sering terjadi aksi antipendudukan AS, TPS-TPS hanya didatangi sedikit pemilih.

Iraqi Islamic Party, salah satu partai sunni terbesar, yang merupakan partai Ikhwanul Muslimin di Iraq, menyatakan menolak pemilu dan menganjurkan rakyat Iraq untuk memboikot pemilu. Bagi Ikhwanul Muslimin, kemerdekaan dan pembebasan suatu wilayah (Islam) adalah kewajiban yang harus ditunaikan (Dr. Utsman Abdul Mu’iz Ruslam, dalam Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin, halaman 400).

Perebutan Sumber Pendapatan

Syi’ah yang menguasai ladang-ladang utama minyak di Iraq terutama daerah selatan tentu tidak adakan mau berbagi hasil dengan kelompok lain di Iraq (Peter Galbraith, How to Get Out of Iraq, nybooks.com, 13/05/2004). Hal yang sama juga dilakukan Kurdi. Kurdi tidak akan begitu mudah menyerahkan Kirkuk, sebuah kota strategis dan kaya minyak, kepada pemerintahan baru bila tanpa konsesi yang sepadan.

Kepentingan Negara-negara Tetangga

Negara-negara di sekitar Iraq turut berkepentingan dengan kondisi Iraq sekarang, terlepas dari ada atau tidaknya pemilu. Beberapa diantaranya malah turut lansung dalam pusara konflik segitiga Kurdi-Sunni-Syi’ah.

Iasrel, terlihat tidak sabar dengan jalan diplomasi yang ditempuh IAIE dan Uni Eropa dalam meminimalkan kekuatan nuklir Iran. Hal yang sama sudah diisyarakat oleh Dick Cheney: “In fact, the Israelis became convinced the Iranians had a significant nuclear capability, given the fact that Iran has a stated policy that their objective is the destruction of Israel, the Israelis might well decide to act first” (New York Times, 20/01/05). Keesokan harinya, 21 Januari, harian yang paling berpengaruh di Israel, Haaretz, mengulangi ucapan Dick Cheney itu.

Di antara Kurdi-Sunni-Syi’ah, Kurdilah yang paling mungkin dijadikan sekutu, di samping Kurdi juga membutuhkan sekutu setelah diacuhkan AS. Israel berkepentingan dengan gerakan Kurdi dalam usaha mendestabilisasi negara-negara Arab musuhnya. Israel tidak ingin memiliki tetangga yang kuat. Setelah Iraq berhasil “diamankan” oleh AS, hanya Iran, Suriah, dan Pakistan saja yang kini masih menjadi musuh kuat. Pakistan telah menjadi sahabat dekat AS dalam counter-balance kekuatan India, Cina, dan komunis Nepal di Asia Selatan. Sedangkan Suriah bisa dikesampingkan terlebih dahulu karena Israel dapat menyerang Suriah sewaktu-waktu dengan menggunakan Dataran Tinggi Golan sebagai batu loncatan. Jadi, tinggal Iran saja yang harus segera diperlemah.

Israel tidak memandang penting siapa yang berkuasa di Iraq nanti, apakah Sunni atau Syi’ah, asalkan mau berteman dengan AS. Dalam sebuah dokumen “A Clean Break” (israeleconomy.org) yang ditulis pada tahun 1996-yang ditujukan untuk PM Israel waktu itu, Benjamin Netanyahu-mengganggap Bahgdad sebagai batu lompatan bagi penaklukan Damaskus dan Teheran.

Kasus pencurian informasi tentang Iran di Pentagon yang dilakukan Lawrence A. Franklin menunjukkan betapa Iran menjadi perhatian nomor satu bagi Israel. Lawrence A. Franklin, seorang analisis Timur Tengah tingkat menengah Pentagon yang bekerja di bawah sekretaris pertahanan urusan politik, Douglas J. Feith, mengambil data rahasia (highly classified material, sensitive U.S. government documents about Iran) dan memberikannya kepada Naor Gilon-seorang pejabat penting di kedutaan Israel dan dua orang pengurus berpengaruh di AIPAC (American-Israeli Public Affairs Committee) pada suatu makan siang (Washington Post, 02/09/004).

Keterlibatan Iran dalam konflik Iraq dimulai dengan memberi dukungan kepada SCIRI (Supreme Council for the Islamic Revolution in Iraq) berupa kesediaan Teheran digunakan sebagai basis perlawanannya. Iran telah mendukung SCIRI selama hampir dua dekade.

Bagi Iran, kemenangan Syi’ah dalam pemiluk Iraq akan menjadikan Iraq sebagai buffer zone bagi pertahanan Iran. Iran menyadari bahwa bahaya terbesar datang dari arah barat, yaitu Israel. AS tidak mungkin menyerang Iran dalam waktu dekat. Dipekirakan AS menunggu hingga konflik di Iraq selesai. Ditambah lagi AS harus membagi perhatiannya dengan Korea Utara, Sudan, dan Taiwan. Iran mengharapkan pemerintahan baru Iraq dapat mengeliminir kekuatan Kurdi yang selama ini menjadi masalah akut di perbatasan utara Iran. Iran juga bisa menjadikan pemerintahan Syi’ah Iraq sebagai emergency exit dan second base bila aliansi AS-Israel-Kurdi benar-benar menyerang Iran dan Iran tidak mmapu menahan serangan itu.

Bagi Turki dan Suriah, menguatnya bargaining Kurdi di Iraq dapat membahayakan stabilisasi wilayah di perbatasan timur mereka, yang dihuni mayoritas suku Kurdi. Apalagi jika Kurdi Iraq berhasil membentuk pemerintahan baik secara lepas maupun federal dalam lingkup pemerintahan baru Iraq. Dalam konstitusi sementara Iraq, Kurdi Iraq diakui secara federal, memiliki hak veto dalm penyusunan konstitusi permanen, dan bahasa Kurdi diakui sejajar dengan bahasa Arab. Keberhasilan Kurdi Iraq itu dapat memberi inpirasi bagi Kurdi Suirah dan Kurdi Turki untuk melakukan dan menuntut hal yang sama.

Tahun lalu, parlemen Turki menyetujui militer Turki melakukan serangan ilfritasi ke Iraq bila Kurdi mendeklarikan kemederkaanya. Turki juga telah menbangun dua markas militer di utara Iraq. Salah satunya berada di Arbil, kota terbesar Kurdi Iraq. Sunni Iraq dan Syi’ah Irak tidak mempermasalahkan dua pangkalan militer Turki itu karena mereka tidak ingin Kurdi menjadi besar kekuatannya.

Beberapa penguasa Arab-yang memiliki warga Syi’ah di wilayahnya-mengamati terus keadaan di Iraq sambil mempeketat keamanan di dalam negeri. JIka Syi’ah Iraq dapat berkuasa di Iraq pascapemilu nanti, itu dapat menstimulasi pengikut Syi’ah di negara lain untuk lebih berani dan kritis kepada pemerintahan negara setempat. Dan itu tidak disukai oleh para penguasa Arab. Dapat dipastikan bantuan-bantuan senjata negara Arab yang tidak menyukai kebangkitan Syi’ah akan mengalir ke pihak Sunni bila perang sipil benar-benar pecah di Iraq. Itu mengulagi keadaan perang Iraq-Iran (1980-1988) saat mayoritas penguasa Arab membantu Saddam Husien dalam upaya menahan laju ekapnsi Revolusi Islam Syi’ah ala Iran.

Pemilu dan Alur Politik

Terlepas dari suka dan tidak, pemilu sudah berjalan dan tinggal menunggu hasil akrinya saja. Pemilu 30 Januari lalu akan menghasilkan 275 anggota Majelis Nasional sementara. Majelis Nasional sementara itu akan memilih seorang presiden dan dua orang wakil presiden di antara mereka. Lalu presiden dan dua wakilnya beserta Majelis Nasioal membentuk kabinet yang dikepalai seorang perdana menteri. Majelis Nasional membuat draf konstitusi yang akan direferendumkan pada 15 Oktober 2005. Jika referendum menyetujui konstitusi tersebut, diadakan pemilihan untuk pemerintahan pada Desember 2005. Jika referendum menolak konstitusi, diadakan pemilihan ulang untuk memilih anggota Majelis Nasional baru. Dengan melihat alur politik tersebut, dapat dipahami mengapa Sunni berupaya keras menolak pemilu.

Beberapa Masalah Pelik

Masa depan Iraq pasca pemilu tidak lebih baik daripada keadaa sekarang. Bola panas (dan liar) sekarang ada di tangan Syi’ah dan AS. Setelah Syi’ah secara sah berkuasa, mampukah mereka membuktikan ucapan mereka bahwa mereka akan mampu mendesak kekuatan asing untuk segera keluar dari Iraq. Sanggupkah mereka menahan diri untuk tidak membalas dendam kepada Sunni atas penindasan yang mereka alami berabad-abad lamanya. Maukah mereka memaafkan Sunni demi rekonsiliasi Iraq. Lalu bagaimana dengan status Kurdi. Apakah pemerintahan baru akan mengakomodir tuntutan Kurdi atau malah sebaliknya, tetap menindas Kurdi sebagaimana reim-rezim sebelumnya.

Apakah AS mau keluar dari Iraq setelah pemerintahan yang “demokratis” telah terbentuk dan Iraq memiliki tentara yang kuat. Dalam sebuah dialog, Bush mengatakan: “And the sooner the Iraqis are prepared, better prepared, better equipped to fight, the sooner our troops will start coming home” (New York Times, 19/01/2005). Apabila dua hal itu telah terpenuhi, alasan apalagi yang akan dipakai AS untuk tetap tinggal di Iraq setelah tiga kebohongan AS tentang WMD (weapon of Mass Destruction), partikulasi Al Qaidah dengan Iraq, dan senjata nuklir, terungkap dan diketahui dunia.

Eksistensi AS di Iraq selama hampir dua tahun tidak membawa keadaan yang lebih baik sebagaimana yang dijanjikan AS. Di internal masyarakat AS sendiri telah muncul keraguan: untuk apa sebenarnya AS berperang di Iraq. Pada musim panas 2004, 56 persen rakyat AS mempercayai bahwa invasi AS ke Iraq adalah suatu kesalahan (Susan Watkins, Vichy on the Tigris, leftreview.com, Juli-Agustus 2004)

Bagaimana dengan biaya perang yng telah dikeluarkan AS dalam perang yang menelan 1 miliar dolar lebih per bulan itu. Siapa yang mau membayarnya. Akankah pemerintahan baru membayarnya dengan imbalan berupa konsesi-konsesi (minyak) tersembunyi kepada AS.

Untuk Sunni, apakah mereka mau berekonsialiasi dengan Syi’ah dan mengalahkan rasa takut akan pembalasa Syi’ah yang selama ini hinggap kuat di benak mereka. Apakah Sunni akan terus melawan pendudukan AS. Jika itu tetap dilakukan, Sunni pasti berhadapan dengan Syi’ah. Sebagai pemengang mandat pemerintahan baru pascapemilu, pihak Syi’ah pasti menginginkan stabilisasi dan bila diplomasi tidak dapat dijadikan jalan keluar, tentu senjata yang akan berbicara.

Bagaimana dengan Kurdi setelah keikutsertaannya dalam pemilu kemarin. Tidak adakah alternatif lain di luar perjuangan bersenjata dalam mewujudkan cita-cita Kurdi Bersatu.

Kita lihat saja apa yang terjadi di Iraq selanjutnya. Wallahu a’lam bis shawab