KASUS IRAK: REFLEKSI AMBIVALENSI DUNIA

Oleh:
Wawan Kurniawan
Pendiri Kajian Internasional Strategis (KAINSA)

Ada sebuah wawancara menarik yang dimuat dalam tulisan berjudul “One of Saddam’s Men Speaks Out” yang dibuat oleh Jude Wanniski dan dipublikasikan di lewrockwell.com, sebuah site yang mempromosikan antiperang. Dialog itu terjadi antara Ahmed Janabi (Jude Wanniski tidak memberitahu siapa orang ini sebenarnya) dengan Muhammad al Duri. Muhammad Al Duri, seorang profesor sekaligus jurnalis, yang kemudian diangkat oleh Saddam Husein sebagai Duta Besar Irak untuk PBB mulai 1999. Tugas al Duri berakhir beberapa saat setelah invasi Amerika Serikat (AS) pada Maret 2003.

Ketika Baghdad berhasil ditaklukkan AS pada 9 April 2003, al Duri menyatakan bahwa “game is over” (permainan telah berakhir). Pada wawancara itu, Janabi bertanya mengapa al Duri mengatakan bahwa permainan telah berakhir. Al Duri menjawab, “Banyak orang menafsirkan perkataan itu dengan permainan yang terjadi antara Saddam Husein dan AS. Yang saya maksud sebenarnya adalah selama sanksi PBB yang diberlakukan kepada Iraq selama 13 tahun, PBB berperan sebagaimana sebuah opera. Semua pemain dalam opera itu tidak bersungguh-sungguh berusaha menemukan jalan untuk mengakhri sanksi yang telah membunuh jutaan rakyat Iraq. Itu bisa dibuktikan ketika AS memutuskan untuk menyerang Iraq, semua pemain mengundurkan diri dan AS bisa melakukan apa yag ia inginkan.” Dengan menyangkal, Janabi berkata, “Bukankah ada banyak protes di seluruh dunia, dan juga ada banyak negara menentang perang. Lalu, al Duri menjawab singkat sekaligus mengakhri dengan kalimat “that was not enough” (itu tidak cukup)

Dunia sekarang telah terbagi dua: negara berdaya dan negara tidak berdaya. Negara berdaya yang menghegemoni dan membuat pilihan “with us or against us” dan negara tidak berdaya yang dengan sadar maupun tidak, mau dikuasai dan harus memilih dengan ketakutan. Negara berdaya yang menyerang dan mengokupasi negara lain dengan alasan-alasan yang direkayasa kebenarannya sehingga terjamin legitimasinya. Jika di kemudian hari, alasan itu terbuka kebohongannya, tidak ada ucapan maaf sama sekali, malahan mencari alasan selanjutnya untuk tetap bercokol di wilayah yang didudukinya itu. Di sisi lain, negara berdaya itu mempunyai beberapa sekutu yang memainkan peran kepahlawanan hanya karena tidak kebagian proyek di wilayah kolonial baru. Dalam kasus Iraq, Halliburton telah diplot untuk melaksanakan pembangunan pascaperang di Iraq (Editorial New York Times, yang berjudul “The State of Iraq”, 09/08/2004)
Sementara itu, ada (sangat) banyak negara tidak berdaya yang karena kesulitan-kesulitan diinternalnya memilih menjadi oportunis asalkan selamat dari serangan berikutnya dari negara berdaya itu. Daripada stick, lebih baik carrot. Negara tidak berdaya yang berpura-pura menentang di masa ini dan akhirnya mengamini di kemudian hari.
Masih ingat awal perang Iraq-AS? Dunia mengecam dengan luar biasa. Demo berlangsung besar-besaran di semua kota besar dunia. Jutaan manusia tumpah ke jalan. Perancis dan Jerman menjadi pahlawan karena menolak invasi AS itu. Sebagian besar negara menolak perang itu, termasuk Indonesia. Namun, tahun berganti, bulan berlalu. Pascapemilu 30 Januari kemarin, sikap dunia berubah total. Pemilu Irak itu, yang tentu diklaim demokratis oleh AS dan Inggris, ternyata diberi ucapan selamat Uni Eropa, Rusia, Indonesia, Jepang, Selandia, dan Korea Selatan. Demikian juga Perancis dan Jerman, turut memberi ucapan selamat. Hanya dalam 23 bulan, sikap dunia telah berganti.
Ucapan-ucapan selamat bernada manis, normatif, dan menyanjung, berisi harapan-harapan berlebihan, yang sebenarnya menunjukkan ketidakkonsistensian sikap. Ucapan selamat atas pemilu yang dijadikan bagian propaganda bahwa AS benar-benar ingin menegakkan demokrasi di Iraq. Demokrasi, yang selanjutnya dijadikan stempel pembenaran okupasi AS atas Iraq. Al Duri menyatakan sikapnya tentang pemilu itu dengan perkataan, “Pemilihan itu tidak mempunyai legitimasi karena berdasarkan pada illegal document yang ditulis oleh pasukan pendudukan.” Illegal document yang dimaksud al Duri adalah konstitusi sementara Iraq (TAL – Transitional Administrative Law) yang mulai digunakan resmi sejak 8 Maret 2004. TAL dibuat oleh Noah Feldman, seorang profesor berdarah Yahudi yang bekerja di New York University.
Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah negara mana lagi yang akan diserang AS setelah Iraq. Apakah Iran, Suriah, Korea Utara, atau Indonesia. Jika serbuan AS itu terjadi lagi, dunia pasti (hanya) berdemo dan memberi kecaman, yang untuk beberapa waktu setelah itu, justru mendukung serbuan itu. Inilah wajah dunia yang sebenarnya pasca Cold War (Perang Dingin): dunia (termasuk PBB) yang memang tidak mampu membendung hasrat imperialis AS.
Tindakan dunia yang tidak memiliki kekuatan sebagaimana apa yang dikatakan oleh al Duri “that was not enough”. Termasuk juga tulisan ini dan Anda yang membacanya.